ONLINE DEGREE

MAGISTER KEBIJAKAN PUBLIK

Program Studi Magister Kebijakan Publik (MKP) pada awalnya bernaung di bawah Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, merupakan program kerjasama dengan STIA LAN Bandung. Sejalan dengan kebijakan Universitas Padjadjaran tentang pengelolaan Program Pascasarjana yang diintegrasikan ke setiap Fakultas, Program Studi Magister Kebijakan Publik dialihkan pengelolaannya ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (FISIP) pada tahun 2009 sebagai konsentrasi dari Magister Administrasi Publik. Selanjutnya, pada tahun 2014 Rektor Unpad mengeluarkan keputusan tentang penyelenggaraan Program Studi Magister Kebijakan Publik FISIP Unpad secara tersendiri, terpisah dari Program Studi Magister Administrasi Publik dan dikukuhkan dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program-program Studi Baru pada Universitas Padjadjaran di Bandung. Kompetensi lulusan Program Studi Magister Kebijakan Publik FISIP Unpad dirumuskan berdasarkan pada visi dan misi Program Studi, perkembangan ilmu (state of the art) dan teknologi, dan mendapatkan masukan dari pengguna lulusan. Kompetensi lulusan Program Studi Magister Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran adalah menjadi seorang Magister Kebijakan Publik (gelar: M.K.P) yang memiliki landasan kepribadian, penguasaan ilmu dan keterampilan, kemampuan berkarya, sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai, dan pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. Seluruh civitas akademi terlibat dalam strategi pencapaian tujuan dan sasaran prodi melalui mekanisme yang jelas dalam hal pemilihan pimpinan, pengalihan tugas, aturan kerja, dan kebijakan yang jelas.

Konsentrasi Magister Kebijakan Publik

  1. Kebijakan sektor Politik
  2. Kebijakan sektor Luar Negeri
  3. Kebijakan sektor Ekonomi/Bisnis
  4. Kebijakan sektor Industri
  5. Kebijakan sektor Tenaga Kerja
  6. Kebijakan sektor Moneter dan Keuangan
  7. Kebijakan sektor Sosial dan Budaya
  8. Kebijakan sektor Pariwisata
  9. Kebijakan sektor Pendidikan
  10. Kebijakan sektor Kesehatan
  11. Kebijakan sektor Hukum
  12. Kebijakan sektor Hankam
  13. Kebijakan sektor Pertahanan
  14. Kebijakan sektor Kependudukan
  15. Kebijakan sektor Desa
  16. Kebijakan sektor Intelejen
  17. Kebijakan sektor Lingkungan
  18. Kebijakan sektor Energi

Kurikulum

  1. Metode Penelitian Sosial
  2. Teori Sistem Kebijakan Publik
  3. Formulasi dan Proses Kebijakan Publik
  4. Analisis Kebijakan Publik
  5. Desain dan Implementasi Kebijakan Publik
  6. Penulisan Karya Ilmiah
  7. Kebijakan Sosial
  8. Kebijakan Pembangunan
  9. Advokasi & Evaluasi Kebijakan Publik
  10. Kebijakan Wilayah dan Perkotaan
  11. Kebijakan Pendidikan
  12. Kebijakan Hubungan Internasional
  13. Kebijakan Sektor Desa
  14. Kebijakan e-Governance
  15. Kebijakan Publik dan Filantropi

Visi Magister Kebijakan Publik

Pada tahun 2025 menjadi pengelola pendidikan yang memiliki komitmen terhadap keunggulan dalam bidang kebijakan publik yang mampu bersaing di tingkat nasional dan diakui di tingkat internasional.

MAGISTER KEBIJAKAN PUBLIK Online

  1. Mengakomodasi kebutuhan belajar mahasiswa
  2. Menunjang pelaksanaan proses belajar dalam meningkatkan daya serap mahasiswa atas materi yang diajarkan
  3. Efisiensi waktu dan biaya
  4. Meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa
  5. Meningkatkan kemampuan belajar mandiri mahasiswa

Tujuan Magister Kebijakan Publik

  1. Mengoptimalkan pemanfaatan jaringan internet untuk memberikan layanan bantuan belajar kepada mahasiswa.
  2. Memungkinkan proses pembelajaran jarak jauh di desain lebih komunikatif dan interaktif Link
  3. Memberi alternatif pilihan bagi mahasiswa yang memiliki akses terhadap jaringan internet untuk memperoleh layanan bantuan belajar secara optimal.